Liberal dan Nasrani Melenggang ke Latuharhary
Lima
tahun ke depan Komnas HAM kembali didominasi wajah-wajah liberal.
Berharap mereka membela umat Islam yang mayoritas, sepertinya tidak
mungkin.
Lima puluh lima anggota Komisi III DPR, Senin malam (22/10) lalu merasa lega. Proses seleksi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya bisa diselesaikan. Harusnya jumlah anggota Komisi III 56 orang, tapi satu orang dari FPKB tidak hadir. Perdebatan seputar jumlah komisioner Komnas HAM disudahi dengan menetapkan angka 13 untuk jumlah komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 mendatang.
"Pertimbangan kita memilih 13 orang karena ke depan tantangan Komnas HAM akan lebih berat. Jadi awalnya ada pandangan fraksi mengusulkan 15 orang, tapi ada juga yang usulkan 9 orang. Dari hasil semua pandangan kita ketemu angka ideal 13, yang lebih dari periode lalu," terang Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika usai membacakan keputusan komisioner Komnas HAM terpilih, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).
Menurut Pasek, 13 nama yang terpilih adalah yang terbaik menurut DPR untuk memegang amanah sebagai komisioner. Bahkan mereka dinilai variatif, tidak hanya dari satu latar belakang.
"Variasinya cukup menarik, ada yang dari Papua, dan lain sebagainya. Mereka bisa mewakili komponen masyarakat yang dianggap sebagai korban HAM," ungkapnya.
Sementara itu, ia mengomentari soal 3 calon anggota Komnas HAM yang disabilitas. Menurutnya, bukan tidak dipilih tapi kurang suara. "Ini mereka dipilih juga tetapi kurang suara, seandainya 15 orang yang dipilih, masuk dia. Tapi kita pilih 13 orang," kata politisi Partai Demokrat itu.
Beragam
Latar belakang tiga belas orang itu memang beragam. Secara kedaerahan mereka dipilih dari ujung barat Indonesia, Aceh, hingga ujung timur Indonesia, Papua. Dari segi latar belakang juga demikian. Ada yang dari LSM, wartawan, ormas Islam, agama Nasrani, advokat, pensiunan PNS, maupun pendidik.
Urutan pertama dengan perolehan suara terbanyak adalah Sandrayati Moniaga (48 suara). Sandrayati adalah aktivis di berbagai LSM liberal, kelahiran Jakarta 19 Oktober 1961. Dia ada di belakang berdirinya HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan masih banyak lagi. Dia maju ke Komnas HAM dengan identitas pengurus Samdhana Institute.
Urutan kedua Manager Nasution (45 suara). Manager tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat. Natalius Pigai, seorang Nasrani, pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berasal dari Papua berada di urutan ketiga dengan perolehan 43 suara.
Aktivis Imparsial, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh mendiang Munir, Otto Nur Abdullah memperoleh 42 suara. Otto adalah pria kelahiran pria kelahiran Yogyakarta, 14 Oktober 1959 lalu. Ia kini aktif di Aceh sebagai pengajar di Universitas Syiah Kuala.
Lima puluh lima anggota Komisi III DPR, Senin malam (22/10) lalu merasa lega. Proses seleksi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya bisa diselesaikan. Harusnya jumlah anggota Komisi III 56 orang, tapi satu orang dari FPKB tidak hadir. Perdebatan seputar jumlah komisioner Komnas HAM disudahi dengan menetapkan angka 13 untuk jumlah komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 mendatang.
"Pertimbangan kita memilih 13 orang karena ke depan tantangan Komnas HAM akan lebih berat. Jadi awalnya ada pandangan fraksi mengusulkan 15 orang, tapi ada juga yang usulkan 9 orang. Dari hasil semua pandangan kita ketemu angka ideal 13, yang lebih dari periode lalu," terang Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika usai membacakan keputusan komisioner Komnas HAM terpilih, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).
Menurut Pasek, 13 nama yang terpilih adalah yang terbaik menurut DPR untuk memegang amanah sebagai komisioner. Bahkan mereka dinilai variatif, tidak hanya dari satu latar belakang.
"Variasinya cukup menarik, ada yang dari Papua, dan lain sebagainya. Mereka bisa mewakili komponen masyarakat yang dianggap sebagai korban HAM," ungkapnya.
Sementara itu, ia mengomentari soal 3 calon anggota Komnas HAM yang disabilitas. Menurutnya, bukan tidak dipilih tapi kurang suara. "Ini mereka dipilih juga tetapi kurang suara, seandainya 15 orang yang dipilih, masuk dia. Tapi kita pilih 13 orang," kata politisi Partai Demokrat itu.
Beragam
Latar belakang tiga belas orang itu memang beragam. Secara kedaerahan mereka dipilih dari ujung barat Indonesia, Aceh, hingga ujung timur Indonesia, Papua. Dari segi latar belakang juga demikian. Ada yang dari LSM, wartawan, ormas Islam, agama Nasrani, advokat, pensiunan PNS, maupun pendidik.
Urutan pertama dengan perolehan suara terbanyak adalah Sandrayati Moniaga (48 suara). Sandrayati adalah aktivis di berbagai LSM liberal, kelahiran Jakarta 19 Oktober 1961. Dia ada di belakang berdirinya HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan masih banyak lagi. Dia maju ke Komnas HAM dengan identitas pengurus Samdhana Institute.
Urutan kedua Manager Nasution (45 suara). Manager tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat. Natalius Pigai, seorang Nasrani, pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berasal dari Papua berada di urutan ketiga dengan perolehan 43 suara.
Aktivis Imparsial, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh mendiang Munir, Otto Nur Abdullah memperoleh 42 suara. Otto adalah pria kelahiran pria kelahiran Yogyakarta, 14 Oktober 1959 lalu. Ia kini aktif di Aceh sebagai pengajar di Universitas Syiah Kuala.
Di
Aceh, Otto mendirikan Konsorsium Aceh Baru bersama lima NGO, yaitu
Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Aceh Institute (AI), Aceh
Judicial Monitoring Institute (AJMI), People Crisis Center (PCC) dan
Saree School.
Peraih suara terbanyak selanjutnya, 42 suara, adalah Ansori Sinungan. Pria yang lahir di Metro, Lampung, 12 Februari 1950 ini adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan terakhir Direktur Kerja Sama dan Pengembangan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), Kementerian Hukum dan HAM.
Selanjutnya, seorang bekas penggugat Undang-undang Penodaaan Agama yang kandas di Mahkamah Konstitusi, Muhammad Nur Khoiron, mendapat 38 suara. Khoiron adalah aktivis Desantara Foundation.
Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Imdadun Rahmat, berada di posisi ketujuh dengan 38 suara. Meski tidak menonjol dan tidak selantang kawan-kawan sebayanya, dalam banyak hal, pandangan-pandangan Imdad juga terlihat liberal.
Seorang bekas pemimpin redaksi Global TV, Sianne Indriani, berada di urutan ke 8 dengan 36 suara. Indriani terakhir menjabat Kepala Kantor Komunikasi (Humas) Universitas Indonesia. Disusul kemudian oleh Roichatul Aswidah, seorang aktivis LSM liberal, Deputi Riset Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), dengan perolehan 35 suara.
Di nomor urut sepuluh terpilih Profesor Hafid Abbas, seorang guru besar FIP Universitas Negeri Jakarta. Putra Bone ini adalah alumnus IKIP Ujungpandang. Mantan Dirjen Perlindungan HAM di Kemenkum dan HAM ini meraih 35 suara.
Kemudian diikuti oleh Siti Noor Laila dengan 33 suara. Laila adalah seorang Advokat dan aktivis perempuan asal Lampung.
Seorang peneliti agraria di Agrarian Resourcs Center, Bandung, Dianton Bach Riyadi, memperoleh 28 suara berada di urutan 12. Sedangkan urutan terakhir adalah Nur Kholis, Wakil Ketua Komnas HAM periode sebelumnya yang memperoleh 28 suara. Nur Kholis berasal dari Sumatera Selatan.
Pesimistis Umat Islam Dibela
Melihat komposisi anggota Komnas HAM seperti di atas, anggota Komnas HAM yang tidak lama lagi akan pensiun, Saharuddin Daming, pesimis mereka bakal membela kepentingan umat Islam. “Ya sama saja, seperti periode sebelumnya,” kata Daming kepada Suara Islam.
Daming bahkan menyebut sejumlah nama yang dikatakannya sangat berbahaya. Dua orang beragama Kristen dan seorang lagi Islam, tetapi berpandangan liberal. Sandrayati Moniaga, Natalius Pigai dan Roichatul Aswidah. “Ini namanya berbau Islami. Ini banyak yang ketipu (disangka Islami), padahal dari Demos” ungkapnya.
Meski demikian, Daming mengaku menaruh harapan besar terhadap sosok Manager Nasution. Ia berharap Manager mampu mamainkan perannya untuk menjadikan Komnas HAM sebagai lahan dakwah untuk mengadvokasi umat.
“Saya sangat bersyukur kepada Allah telah menghadirkan sosok seperti beliau ini. Di tengah-tengah kepungan LSM-LSM liberal di antara 13 nama yang dipilih DPR,” katanya.
Daming mengakui, paling tidak selama lima tahun terakhir, Komnas HAM memang bergerak di bawah kendali kelompok Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme). Itu juga bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena kesalahan berada di tangan umat Islam.
Pertama, umat Islam dinilainya tidak memiliki strategi yang benar-benar handal untuk menghadapi infiltrasi dan serangan kaum Sepilis. Yang kedua, diakui atau tidak, banyak umat Islam yang bersikap masa bodoh terhadap persoalan-persoalan HAM.
“Akhirnya kita dikangkangi oleh kaum sepilis. Hampir semuan front umat Islam hanya mengandalkan jumlah mayoritas, tapi miskin kemampuan memanage potensinya itu melalui strategi jitu,” ungkapnya.
Komnas HAM Islam
Ketua Umum FPI, Habib Muhammad Rizieq Syihab, mengungkapkan saat ini HAM telah dijadikan sebagai senjata penting bagi kaum liberal untuk mengusung seluruh agenda mereka. Melalui HAM, berbagai aktivitas yang dalam pandangan Islam adalah maksiyat berusaha dilegalkan.
“Dengan dalih HAM, kaum Liberal selalu memperjuangankan "penghalalan yang haram" dan "pembelaan yang bathil", seperti legalisasi miras dan ganja, bahkan narkoba, begitu juga positivisasi perjudian dan pelacuran, bahkan formalisasi perkawinan sejenis. Dengan dalih HAM pula, kaum Liberal selalu memperjuangankan "pengharaman yang halal" dan "penolakan yang haq", seperti penolakan terhadap Undang-Undang Penodaan Agama dan Undang-Undang Pornografi, bahkan penolakan terhadap semua Undang-Undang dan Perda-Perda yang bernuansakan Syariat Islam,” jelas Habib Rizieq.
Untuk itu kini sedang digagas berdirinya sebuah lembaga nasional yang berkaitan dengan HAM, yang akan memperjuangkan HAMnya umat Islam dan bergerak dengan cara pandang Islam. Supaya umat Islam mendapatkan advokasi seperti yang diharapkan.
“Iya kita sedang gagas rencana itu, semoga segera terealisasi,” kata Sekjen FUI KH Muhammad Al Khaththath.
Ide pembentukan lembaga HAM Islam ini juga mnedapat dukungan dari Saharudin Daming. “Iya, saya mendukung. Ini adalah bagian dari hak asasi,” katanya.
Ia berharap nantianya lembaga itu akan menjadi lembaga supervisi dan koordinasi sekaligus memproteksi hak-hak dasar umat Islam ketika Komnas HAM mengambil posisi berhadap-hadapan atau menjadi rivalitas dalam suatu isu.
Peraih suara terbanyak selanjutnya, 42 suara, adalah Ansori Sinungan. Pria yang lahir di Metro, Lampung, 12 Februari 1950 ini adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan terakhir Direktur Kerja Sama dan Pengembangan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), Kementerian Hukum dan HAM.
Selanjutnya, seorang bekas penggugat Undang-undang Penodaaan Agama yang kandas di Mahkamah Konstitusi, Muhammad Nur Khoiron, mendapat 38 suara. Khoiron adalah aktivis Desantara Foundation.
Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Imdadun Rahmat, berada di posisi ketujuh dengan 38 suara. Meski tidak menonjol dan tidak selantang kawan-kawan sebayanya, dalam banyak hal, pandangan-pandangan Imdad juga terlihat liberal.
Seorang bekas pemimpin redaksi Global TV, Sianne Indriani, berada di urutan ke 8 dengan 36 suara. Indriani terakhir menjabat Kepala Kantor Komunikasi (Humas) Universitas Indonesia. Disusul kemudian oleh Roichatul Aswidah, seorang aktivis LSM liberal, Deputi Riset Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), dengan perolehan 35 suara.
Di nomor urut sepuluh terpilih Profesor Hafid Abbas, seorang guru besar FIP Universitas Negeri Jakarta. Putra Bone ini adalah alumnus IKIP Ujungpandang. Mantan Dirjen Perlindungan HAM di Kemenkum dan HAM ini meraih 35 suara.
Kemudian diikuti oleh Siti Noor Laila dengan 33 suara. Laila adalah seorang Advokat dan aktivis perempuan asal Lampung.
Seorang peneliti agraria di Agrarian Resourcs Center, Bandung, Dianton Bach Riyadi, memperoleh 28 suara berada di urutan 12. Sedangkan urutan terakhir adalah Nur Kholis, Wakil Ketua Komnas HAM periode sebelumnya yang memperoleh 28 suara. Nur Kholis berasal dari Sumatera Selatan.
Pesimistis Umat Islam Dibela
Melihat komposisi anggota Komnas HAM seperti di atas, anggota Komnas HAM yang tidak lama lagi akan pensiun, Saharuddin Daming, pesimis mereka bakal membela kepentingan umat Islam. “Ya sama saja, seperti periode sebelumnya,” kata Daming kepada Suara Islam.
Daming bahkan menyebut sejumlah nama yang dikatakannya sangat berbahaya. Dua orang beragama Kristen dan seorang lagi Islam, tetapi berpandangan liberal. Sandrayati Moniaga, Natalius Pigai dan Roichatul Aswidah. “Ini namanya berbau Islami. Ini banyak yang ketipu (disangka Islami), padahal dari Demos” ungkapnya.
Meski demikian, Daming mengaku menaruh harapan besar terhadap sosok Manager Nasution. Ia berharap Manager mampu mamainkan perannya untuk menjadikan Komnas HAM sebagai lahan dakwah untuk mengadvokasi umat.
“Saya sangat bersyukur kepada Allah telah menghadirkan sosok seperti beliau ini. Di tengah-tengah kepungan LSM-LSM liberal di antara 13 nama yang dipilih DPR,” katanya.
Daming mengakui, paling tidak selama lima tahun terakhir, Komnas HAM memang bergerak di bawah kendali kelompok Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme). Itu juga bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena kesalahan berada di tangan umat Islam.
Pertama, umat Islam dinilainya tidak memiliki strategi yang benar-benar handal untuk menghadapi infiltrasi dan serangan kaum Sepilis. Yang kedua, diakui atau tidak, banyak umat Islam yang bersikap masa bodoh terhadap persoalan-persoalan HAM.
“Akhirnya kita dikangkangi oleh kaum sepilis. Hampir semuan front umat Islam hanya mengandalkan jumlah mayoritas, tapi miskin kemampuan memanage potensinya itu melalui strategi jitu,” ungkapnya.
Komnas HAM Islam
Ketua Umum FPI, Habib Muhammad Rizieq Syihab, mengungkapkan saat ini HAM telah dijadikan sebagai senjata penting bagi kaum liberal untuk mengusung seluruh agenda mereka. Melalui HAM, berbagai aktivitas yang dalam pandangan Islam adalah maksiyat berusaha dilegalkan.
“Dengan dalih HAM, kaum Liberal selalu memperjuangankan "penghalalan yang haram" dan "pembelaan yang bathil", seperti legalisasi miras dan ganja, bahkan narkoba, begitu juga positivisasi perjudian dan pelacuran, bahkan formalisasi perkawinan sejenis. Dengan dalih HAM pula, kaum Liberal selalu memperjuangankan "pengharaman yang halal" dan "penolakan yang haq", seperti penolakan terhadap Undang-Undang Penodaan Agama dan Undang-Undang Pornografi, bahkan penolakan terhadap semua Undang-Undang dan Perda-Perda yang bernuansakan Syariat Islam,” jelas Habib Rizieq.
Untuk itu kini sedang digagas berdirinya sebuah lembaga nasional yang berkaitan dengan HAM, yang akan memperjuangkan HAMnya umat Islam dan bergerak dengan cara pandang Islam. Supaya umat Islam mendapatkan advokasi seperti yang diharapkan.
“Iya kita sedang gagas rencana itu, semoga segera terealisasi,” kata Sekjen FUI KH Muhammad Al Khaththath.
Ide pembentukan lembaga HAM Islam ini juga mnedapat dukungan dari Saharudin Daming. “Iya, saya mendukung. Ini adalah bagian dari hak asasi,” katanya.
Ia berharap nantianya lembaga itu akan menjadi lembaga supervisi dan koordinasi sekaligus memproteksi hak-hak dasar umat Islam ketika Komnas HAM mengambil posisi berhadap-hadapan atau menjadi rivalitas dalam suatu isu.
Sumber : http://www.suara-islam.com
0 Saran Dan Kritik:
Posting Komentar